Langsung ke konten utama

Jelang Ramadhan Satgas Pangan Polres Gresik Sidak Pasar

GRESIK - Menjelang bulan suci Ramadhan, Satgas Pangan Polres Gresik Polda Jawa Timur melakukan pengecekan ketersediaan stok dan stabilitas harga Bahan Pokok Penting (Bapokting) di sejumlah pasar.

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman serta mencegah terjadinya lonjakan harga menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Kanit IV Pidek Satreskrim Polres Gresik Iptu Luthfi Hadi Nugroho yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan saat ini stok Bapokting di Pasar Gresik dalam kondisi aman dan tersedia. 

"Adapun harga sejumlah komoditas pangan juga terpantau masih relatif stabil," kata Iptu Luthfi, Senin (9/2/26).

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan,soal tingginya harga cabai rawit merah dipengaruhi oleh harga beli pedagang yang sudah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). 

Pasalnya, sebagian besar pasokan cabai di Pasar Baru Gresik didatangkan dari Pasar Keputran Surabaya dengan harga pembelian mencapai Rp73.000 per kilogram.

Selain itu, kenaikan harga cabai dalam beberapa hari terakhir juga dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi. 

Kondisi tersebut menyebabkan cabai mudah busuk dan berdampak pada menurunnya hasil panen, sehingga pasokan menjadi terbatas.

“Namun secara umum, stok Bapokting di Kabupaten Gresik masih aman dan tidak ditemukan adanya kelangkaan,” tegas AKP Arya Widjaya.

Polres Gresik Polda Jatim melalui Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan aman dan tenang. (khan007)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cangkrukan Bareng Kapolres Kediri Hadirkan Ruang Dialog yang Akrab Bersama Masyarakat

  KEDIRI– Disela rangkaian bakti sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur mengajak warga untuk cangkrukan bareng sekaligus menikmati layanan kesehatan gratis.    Kegiatan ini menjadi ruang santai bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan kepolisian hingga keamanan lingkungan.    Sejumlah layanan mulai pemeriksaan kesehatan, konsultasi langsung dengan fungsi terkait, hingga uji coba layanan 110 juga disiapkan agar warga bisa langsung mencoba.   Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan bahwa momen seperti ini penting untuk menjaga kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan komunikasi berjalan dua arah.   “Kami terbuka untuk setiap masukan. Kalau ada hal yang dirasa perlu dibenahi, silahkan disampaikan," ungkap AKBP Bramastyo, Rabu (10/12).     Ia menegaskan Polres Kediri Polda Jatim akan selalu b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

  JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. “Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025). Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya