Langsung ke konten utama

Operasi Keselamatan Semeru, Polres Situbondo Sampaikan Pesan Kamseltibcarlantas di CFD

SITUBONDO – Suasana Minggu pagi di area Car Free Day (CFD) Situbondo tampak berbeda dari biasanya. 

Di tengah keriuhan warga yang berolahraga dan bersantai, sejumlah personel kepolisian dari Satlantas dan Samapta Polres Situbondo hadir menyapa masyarakat dengan cara yang humanis, Minggu (8/2/2026).

Kehadiran anggota Kepolisian ini bukan tanpa alasan. Mereka tengah gencar mensosialisasikan Operasi Keselamatan Semeru 2026. 

Sambil Patroli di sepanjang jalur CFD, Polisi membagikan brosur yang berisi tips keselamatan berkendara dan informasi mengenai aturan lalu lintas terbaru kepada para pengunjung.

Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie melalui Kasat Lantas AKP Nanang Hendra Irawan menyampaikan bahwa momen CFD dipilih karena suasananya yang santai, sehingga pesan edukasi lebih mudah diterima oleh masyarakat. 

Langkah ini juga menjadi persiapan awal menciptakan kondisi yang aman menjelang Operasi Ketupat Semeru 2026 mendatang.

"Kami ingin keselamatan itu menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Melalui pendekatan langsung di CFD ini, kami mengajak warga untuk selalu tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya," ujar AKP Nanang.

Edukasi yang diberikan mencakup berbagai hal, mulai dari pentingnya mengecek kondisi kendaraan hingga imbauan untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara. 

Imbauan tersebut demi terwujudnya keamanan, keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Respons warga pun cukup positif; banyak dari mereka yang menyempatkan diri berdialog dan bertanya langsung kepada petugas mengenai aturan lalu lintas.

"Harapannya kesadaran masyarakat dalam berkendara semakin meningkat, sehingga angka pelanggaran lalu lintas menurun dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas" pungkas AKP Nanang. (khan007)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cangkrukan Bareng Kapolres Kediri Hadirkan Ruang Dialog yang Akrab Bersama Masyarakat

  KEDIRI– Disela rangkaian bakti sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur mengajak warga untuk cangkrukan bareng sekaligus menikmati layanan kesehatan gratis.    Kegiatan ini menjadi ruang santai bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan kepolisian hingga keamanan lingkungan.    Sejumlah layanan mulai pemeriksaan kesehatan, konsultasi langsung dengan fungsi terkait, hingga uji coba layanan 110 juga disiapkan agar warga bisa langsung mencoba.   Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan bahwa momen seperti ini penting untuk menjaga kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan komunikasi berjalan dua arah.   “Kami terbuka untuk setiap masukan. Kalau ada hal yang dirasa perlu dibenahi, silahkan disampaikan," ungkap AKBP Bramastyo, Rabu (10/12).     Ia menegaskan Polres Kediri Polda Jatim akan selalu b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

  JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. “Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025). Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya