Langsung ke konten utama

Peduli Lingkungan Jajaran Polres Jember Bersih-bersih Pantai Puger

JEMBER – Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan pelestarian kawasan pesisir, jajaran Polres Jember Polda Jatim bersama TNI menggelar kerja bakti.
Kali ini pantai Selatan yang ada di Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Puger menjadi lokasi pertama kegiatan kerja bakti tersebut.

Sejumlah personel Polsek Puger yang merupakan jajaran Polres Jember Polda Jatim bersama anggota TNI dan masyarakat gotong royong menyisiri pantai, mengumpulkan sampah kayu, bambu, serta limbah yang terbawa arus laut dan berserakan di sepanjang pantai.

Kapolres Jember, AKBP Bobby A Condroputra melalui Kasi Humas Polres Jember, Ipda Moh. Zazim Mulkamdi mengatakan kurve tersebut merupakan wujud nyata peran Polri dalam mendukung program pemerintah sekaligus mengajak masyarakat menjaga lingkungan.

“Kami melaksanakan kurve di pantai sebagai tindak lanjut perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen peduli terhadap kebersihan lingkungan, khususnya wilayah pesisir yang menjadi ruang publik masyarakat,” ujar Ipda Zazim, Rabu (4/2/26).

Ia menambahkan, pantai yang bersih tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga berdampak positif terhadap kesehatan dan sektor pariwisata lokal.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat,” imbuh Ipda Zazim.

Ia menegaskan, Polres Jember Polda Jatim berkomitmen terus mendorong kegiatan serupa di wilayah lain yang ada di Kabupaten Jember. 

"Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan," pungkasnya. (Khan⁰⁰⁷)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cangkrukan Bareng Kapolres Kediri Hadirkan Ruang Dialog yang Akrab Bersama Masyarakat

  KEDIRI– Disela rangkaian bakti sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur mengajak warga untuk cangkrukan bareng sekaligus menikmati layanan kesehatan gratis.    Kegiatan ini menjadi ruang santai bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan kepolisian hingga keamanan lingkungan.    Sejumlah layanan mulai pemeriksaan kesehatan, konsultasi langsung dengan fungsi terkait, hingga uji coba layanan 110 juga disiapkan agar warga bisa langsung mencoba.   Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan bahwa momen seperti ini penting untuk menjaga kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan komunikasi berjalan dua arah.   “Kami terbuka untuk setiap masukan. Kalau ada hal yang dirasa perlu dibenahi, silahkan disampaikan," ungkap AKBP Bramastyo, Rabu (10/12).     Ia menegaskan Polres Kediri Polda Jatim akan selalu b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

  JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. “Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025). Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya