Langsung ke konten utama

Polri Siagakan 5 Kapal di Jalur Strategis Nasional, Personel Disiapkan Antisipasi Kontinjensi Kecelakaan Laut Jalur Mudik 2026

 Jakarta, 17 Maret 2026 – Polri memastikan kesiapsiagaan penuh dalam mengamankan arus mudik Lebaran 2026, khususnya di jalur penyeberangan laut strategis di seluruh Indonesia. Sebagai langkah antisipasi kontinjensi kecelakaan laut, Polri menyiagakan 5 kapal polisi di jalur strategis nasional serta menyiapkan personel gabungan guna menghadapi potensi situasi darurat di perairan.



Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kesiapan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat melalui langkah antisipatif yang terukur dan respons cepat di lapangan.


Keterangan tersebut disampaikan langsung saat melakukan peninjauan ke Pos Pengamanan Pelabuhan Bakauheni, Lampung.


“Ya, kita tidak menghendaki, tapi situasi kontingensi kedaruratan ketika terjadi laka (kecelakaan) air, nah sudah dipersiapkan. Ya, ada 16 kapal dipersiapkan, 320 personel gabungan dari TNI, Basarnas, dari Polair, dan dari Polri juga dipersiapkan untuk mengantisipasi situasi kontingensi,” kata Dedi saat meninjau Pos Pengamanan Pelabuhan Bakauheni, Selasa (17/3/2026).


Sebagai penguatan di jalur mudik laut nasional, Polri mengerahkan 5 kapal utama yang disiagakan di titik-titik strategis berikut:

• KP BIMA – 7014 (Klas A3) – Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur

• KP KASTURI – 6002 (Klas B1/B2) – Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat

• KP MANYAR – 5003 (Klas B2) – Pelabuhan Gilimanuk, Bali

• KP GELATIK – 5016 (Klas B2) – Pelabuhan Merak, Banten

• KP GAGAK – 3011 (Klas C1) – Pelabuhan Bakauheni, Lampung


Kapal-kapal ini memiliki kemampuan operasional tinggi, mulai dari kecepatan hingga 30 knots, daya jelajah hingga 10 hari, serta dilengkapi peralatan keselamatan untuk mendukung patroli, pertolongan pertama (SAR awal), dan respons cepat dalam penanganan kejadian darurat di laut.


Sebagai contoh implementasi kesiapsiagaan, di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni telah disiagakan 16 kapal gabungan dan 320 personel dari unsur TNI, Basarnas, Polair, Polri, serta stakeholder pelayaran lainnya. Seluruh kekuatan ditempatkan di titik strategis yang mudah dijangkau guna memastikan penanganan cepat dalam kondisi darurat.


Kesiapan ini diperkuat melalui koordinasi lintas instansi dan elemen pelayaran, termasuk ASDP dan operator kapal, sehingga setiap potensi gangguan keselamatan di laut dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.


Selain itu, Polri mengedepankan pendekatan berbasis data real-time dalam mitigasi risiko. Perhitungan kebutuhan alat keselamatan seperti life jacket, kesiapan armada, hingga skenario evakuasi dilakukan secara matang guna meminimalkan potensi fatalitas.


Polri memprediksi peningkatan arus mudik di sejumlah pelabuhan strategis, termasuk Bakauheni, mulai pertengahan Maret 2026, dengan puncak arus mudik pada 18–19 Maret 2026. Sementara arus balik diperkirakan terjadi pada 24–25 Maret 2026 dan 28–29 Maret 2026.


Pengamanan dilakukan secara terpadu, tidak hanya di pelabuhan tetapi juga hingga jalur distribusi menuju daerah tujuan melalui patroli dan pengawalan.


Polri juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan darurat 110 yang telah disiapkan. Seluruh jajaran diminta mengedepankan quick response time agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan profesional.


Melalui kesiapsiagaan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan, pelayanan, dan rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam momentum mudik Lebaran 2026.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cangkrukan Bareng Kapolres Kediri Hadirkan Ruang Dialog yang Akrab Bersama Masyarakat

  KEDIRI– Disela rangkaian bakti sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur mengajak warga untuk cangkrukan bareng sekaligus menikmati layanan kesehatan gratis.    Kegiatan ini menjadi ruang santai bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan kepolisian hingga keamanan lingkungan.    Sejumlah layanan mulai pemeriksaan kesehatan, konsultasi langsung dengan fungsi terkait, hingga uji coba layanan 110 juga disiapkan agar warga bisa langsung mencoba.   Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan bahwa momen seperti ini penting untuk menjaga kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan komunikasi berjalan dua arah.   “Kami terbuka untuk setiap masukan. Kalau ada hal yang dirasa perlu dibenahi, silahkan disampaikan," ungkap AKBP Bramastyo, Rabu (10/12).     Ia menegaskan Polres Kediri Polda Jatim akan selalu b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

  JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. “Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025). Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya