Langsung ke konten utama

Jembatan Kedungcangkring Ambrol, Polsek Pagerwojo Lakukan Pengalihan Arus demi Keselamatan Pengguna Jalan

 

Tulungagung – Polsek Pagerwojo Polres Tulungagung melakukan monitoring terhadap kondisi jembatan di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, yang mengalami kerusakan berupa ambrolnya pondasi bagian bawah. Kerusakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas, mengingat jembatan itu merupakan salah satu jalur alternatif menuju kawasan wisata Bendungan Wonorejo.



Kondisi jembatan yang mengalami kerusakan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat serta akses wisatawan menuju kawasan Bendungan Wonorejo. Apabila tidak segera ditangani, situasi tersebut juga dapat berdampak terhadap aktivitas perekonomian warga sekitar dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.



Sebagai langkah antisipasi, Polsek Pagerwojo telah melakukan pemantauan kondisi jembatan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta dinas terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas.



Saat ini, dinas terkait tengah melaksanakan perbaikan jembatan. Selama proses pengerjaan berlangsung, akses jalan di lokasi tersebut ditutup sementara. Personel Polsek Pagerwojo turut melakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas guna mencegah pengguna jalan melintas di area yang berpotensi membahayakan.


Untuk kendaraan roda empat, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur Serabah. Sementara itu, kendaraan roda dua dapat menggunakan jalur alternatif melalui jembatan darurat yang berada di samping jembatan utama, dengan tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan saat melintas.


Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nanang, menyampaikan bahwa langkah monitoring, koordinasi, dan pengalihan arus dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat di tengah adanya kerusakan infrastruktur jalan.


“Kami mengimbau masyarakat agar mematuhi penutupan jalan dan arahan petugas di lapangan selama proses perbaikan jembatan berlangsung. Pengguna jalan, khususnya pengendara roda empat, diharapkan mengikuti jalur pengalihan yang telah ditentukan. Untuk pengendara roda dua yang menggunakan jembatan darurat, agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan,” ujar Iptu Nanang, Sabtu (31/10/2026).


Ia menambahkan, masyarakat diharapkan tidak memaksakan diri melintasi bagian jembatan yang mengalami kerusakan serta selalu memperhatikan informasi dan petunjuk petugas. Koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan untuk mendukung kelancaran penanganan dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat.


Melalui langkah tersebut, Polres Tulungagung berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga selama proses perbaikan jembatan berlangsung.(massing85)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cangkrukan Bareng Kapolres Kediri Hadirkan Ruang Dialog yang Akrab Bersama Masyarakat

  KEDIRI– Disela rangkaian bakti sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur mengajak warga untuk cangkrukan bareng sekaligus menikmati layanan kesehatan gratis.    Kegiatan ini menjadi ruang santai bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan kepolisian hingga keamanan lingkungan.    Sejumlah layanan mulai pemeriksaan kesehatan, konsultasi langsung dengan fungsi terkait, hingga uji coba layanan 110 juga disiapkan agar warga bisa langsung mencoba.   Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan bahwa momen seperti ini penting untuk menjaga kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan komunikasi berjalan dua arah.   “Kami terbuka untuk setiap masukan. Kalau ada hal yang dirasa perlu dibenahi, silahkan disampaikan," ungkap AKBP Bramastyo, Rabu (10/12).     Ia menegaskan Polres Kediri Polda Jatim akan selalu b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

  JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. “Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025). Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya