Langsung ke konten utama

Jumat Berkah, Polda Jatim Salurkan 600 Paket Sembako untuk Pengemudi Ojol

 SURABAYA – Polda Jawa Timur terus memperkuat kedekatan dan sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), salah satunya melalui kegiatan Jumat Berkah bersama komunitas pengemudi ojek online (ojol).



Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso serta para Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim berbaur bersama ratusan pengemudi ojol di Lapangan Mapolda Jatim, Jumat (30/10/2026).


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat “Polisi Bersama Masyarakat” sekaligus implementasi “Jogo Omah”, dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif.


Selain menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut Polda Jatim menyalurkan sebanyak 600 paket sembako kepada para pengemudi ojol.


Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus apresiasi Polda Jatim kepada komunitas ojol yang selama ini turut berkontribusi dalam menjaga Kamtibmas serta membantu memberikan informasi terkait situasi di tengah masyarakat.


Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada komunitas ojol yang selama ini telah membangun komunikasi dan sinergi dengan jajaran Polda Jawa Timur.


“Terima kasih kepada rekan-rekan ojol yang selama ini turut berperan mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dengan semangat Jogo Omah, Jogo Jawa Timur,” ungkap Irjen Pol Dekananto.


Kapolda Jatim menegaskan, kegiatan Jumat Berkah tersebut tidak hanya dilaksanakan sekali, namun direncanakan menjadi kegiatan rutin setiap hari Jumat.


“Pembagian bantuan nantinya dilakukan secara bergantian, sehingga rekan-rekan ojol yang belum menerima bantuan berkesempatan mendapatkannya pada kegiatan berikutnya,” ujar Irjen Pol Dekananto.


Melalui kegiatan tersebut, Polda Jatim ingin terus membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat serta menghadirkan Polri yang tidak berjarak dengan warga.


Semangat Polisi Bersama Masyarakat diharapkan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan sosial, tetapi juga melalui kolaborasi nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan bersama.


Sementara itu, bantuan sembako yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Polda Jatim untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para pengemudi ojol.


Dengan komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat, Polda Jatim berharap komunitas ojol dapat terus menjadi mitra dalam menjaga Kamtibmas dengan semangat Jogo Omah, Jogo Jawa Timur. (*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cangkrukan Bareng Kapolres Kediri Hadirkan Ruang Dialog yang Akrab Bersama Masyarakat

  KEDIRI– Disela rangkaian bakti sosial di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, jajaran Polres Kediri Polda Jawa Timur mengajak warga untuk cangkrukan bareng sekaligus menikmati layanan kesehatan gratis.    Kegiatan ini menjadi ruang santai bagi warga untuk menyampaikan pertanyaan seputar pelayanan kepolisian hingga keamanan lingkungan.    Sejumlah layanan mulai pemeriksaan kesehatan, konsultasi langsung dengan fungsi terkait, hingga uji coba layanan 110 juga disiapkan agar warga bisa langsung mencoba.   Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si. menekankan bahwa momen seperti ini penting untuk menjaga kedekatan antara polisi dan masyarakat, sekaligus memastikan komunikasi berjalan dua arah.   “Kami terbuka untuk setiap masukan. Kalau ada hal yang dirasa perlu dibenahi, silahkan disampaikan," ungkap AKBP Bramastyo, Rabu (10/12).     Ia menegaskan Polres Kediri Polda Jatim akan selalu b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Konstitusional dan Sejalan dengan Putusan MK

  JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. “Frasa ‘jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian’ sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). Habiburokhman menjelaskan, dalam menilai sah atau tidaknya penugasan anggota Polri di kementerian dan lembaga, rujukan utamanya adalah Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waket Komisi III DPR: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri

  JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan tersebut dilakukan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi. “Putusan MK itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban,” ujar Rano kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025). Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang memberikan mandat kepada Polri untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya